Proses Perceraian Aparatur Sipil Negara Kota Palu Dalam Tinjauan Hukum Islam

Hasil penelitian menunjukan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan melakukan perceraian harus mendapatkan izin dari atasan yang berwenang, yang kemudian diproses di Badan Kepegawaian Daerah, selanjutnya proses permohonan atau gugatan cerai akan di teruskan di Pengadilan Agama Palu Kelas I A. Adapun tinjauan hukum Islam mengenai proses perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah sesuai dengan hukum Islam berdasar pada firman Allah dalam Q.S An-Nisaa: (4): 59 dan asas mempersulit yang terdapat dalam proses perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah sejalan dengan hukum Islam sebagaimana dalam hadis nabi yaitu Dari Ibnu Umar. Ia berkata bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda, ‚sesuatau yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak. Dengan memahami hadis tersebut, Islam mendorong terwujudnya perkawinan yang bahagia dan kekal, hal ini juga terdapat dalam UU 1 tahun 1974 tentang tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa