Tinjauan Yuridis Sanksi Adat Kaili Rai Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Di Desa Lende Kecamatan Sirenja

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa hukum positif mengakui bahwa putusan lembaga adat terhadap sebuah kejahatan adalah mutlak adanya dan pihak Kepolisian sebagai pelaksana dari hukum pidana positif tidak dapat melakukan pemeriksaan kembali terhadap kasus yang sudah mendapatkan putusan dari lembaga adat. Hal itu didasarkan pada prinsip asas Ne Bis In Idem yaitu seseorang tidak dapat di pidana dua kali dalam kasus yang sama. Namun, apabila dalam pelaksanaan putusan tersebut pihak pelaku tidak melaksanakan kewajiban dan cenderung mengabaikannya maka pihak korban dapat melapokannya kepada pihak Kepolisian dan pihak kepolisian dapat memproses sesuai hukum yang berlaku.