Penegakan Hukum Terhadap Terorisme (Legal Jurstice versus Social Justice)

Salah satu agenda strategis berskala nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat madani (civil society) adalah penegakan hukum (law enforcement). Diskursus penegakan hukum telah mendapatkan legitimasi dalam konstitusi Republik Indonesia. Berhadapan dengan terorisme, sistem peradilan pidana menjadi perangkat hukum yang seyogianya digunakan dalam menanggulangi berbagai bentuk radikalisme, khususnya tindak pidana terorisme. Bertolak dari esensi dan sifat kegiatan radikalisme, khususnya terorisme, pemberantasannya harus dilandaskan pada tujuan untuk mempertahankan dan melindungi kaidah-kaidah kemanusiaan yang adil dan beradab serta bersifat universal. Dengan kata lain, penegakan hukum tindak pidana terorisme seyogianya dilandaskan pada tujuan untuk menciptakan ketertiban, ketenteraman, dan keamanan. Indonesia memiliki Undang-Undang No. 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.