Implementasi Hak Milik Atas Tanah Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Agraria (Studi Di Desa Sibowi Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi)

Skripsi ini membahas tentang hak milik atas tanah dalam tinjauan hukum Islam dan hukum Agraria Studi Kasus Di Desa Sibowi Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi. Adapun rumusan masalah dalam skrips ini adalah: Pertama, bagaimana hak milik Atas Tanah Dalam Tinjauan Hukum Islam di desa sibowi
kecamatan tanambulava kabupaten sigi? Kedua, bagaimana hak milik dalam tinjauan hukum Agraria di desa sibowi kecamatan tanmbulava kabupaten sigi? Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan penelitian kualitatif dengan memilih lokasi penelitian di Desa sibowi kecamatan tanambulava Kabupaten Sigi, sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi data. Hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat desa Sibowi, Kec. Tanambulava, Kab. Sigi jauh sebelumnya sudah mengelola tanah tersebut yang dahulunya merupakan tanah terlantar, sehingga atas temuan tersebut jika dilihat dalam tinjaun hukum Islam Kepemilikan masyarakat atas tanah di desa Sibowi Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi, dalam hukum Islam diakui. Sementara dalam pandangan hukum agraria pengakuan hak milik atas tanah harus diakui secara legalitas formal berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang yaitu dengan dilakukannya proses pendftaran tanah yang kemudian menghasilkan bukti kepemilikan yang sah atau berupa serifikat tanah. Olehnya itu kepemilikan tanah masyarakat desa Sibowi tidak memenuhi syarat sebagai hak milik. Kesimpulan yang diperoleh adalah hak milik atas tanah masyarakat desa Sibowi dalam tinjauan hukum Islam diakui dengan berdasarkan pada hadis Nabi tentang menghidupkan tanah mati serta pendapat Syafi’i dan
Ahmad, bahwa tanah-tanah yang terlantar bukanlah milik dari Bayt al-mal tetapi harta netral (mubah) dan terhadap harta yang mubah adalah siapa yang lebih dahulu mengambilnya (mengarap) maka ia adalah pemiliknya sedangkan jika
ditinjau dalam hukum agraria harus diakui secara legalitas formal berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang yaitu dengan dilakukannya proses pendaftaran tanah yang kemudian menghasilkan bukti kepemilikan yang sah atau
berupa serifikat tanah.