Analisis Putusan Hakim Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.TLI Terhadap Izin Poligami Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pada Pengadilan Agama Tolitoli Klas II)

Pada dasarnya, Pengadilan Agama hanya memberikan izin poligami apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan dan telah memenuhi syarat kumulatifdan alternatif. Akan tetapi dalam keadaan tertentu syarat-syarat tersebut tidak dapat dipenuhi oleh pihak Pemohon, khususnya
syarat alternatif. Tentunya ini menjadi tantangan bagi hakim dalam menganalisa dan memutuskan perkara tersebut Tentunya, teori maqdshid al-syart'ah menjadi landasan utama. Berkenaan dengan hal tersebut, maka uraian dalam tesis ini berangkat dari masalah 1. Bagaimana prosedur permohonan izin poligami pada Pengadian Agama Tolitoli Kals II?., 2. Bagaimana tinjauan maqdshid al-syart'ah terhadap pelaksanaan Putusan Hakim Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Tli Terhadap Izin Poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Tolitoli Kias II? Jenis penelitian ini adalah field reseach atau lapangan, dengan menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu wawancara dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan adalah normatif melalui analisis maqdshid al-syart'ah dan yuridis melalui Peraturan perundang�undangan. Analisis data yang digunakan kualitatif dengan metode induktif. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis prosedur permohonan izin poligami pada
Pengadilan Agama Tolitoli Kias II dan juga menganalisis bagaimana tinjauan maqdshid al�syart'ah terhadap putusan izin poligami nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Tli pada Pengadilan Agama Tolitoli Kias II. Hasil penelitian menunjukkkan bahwa dari segi prosedur dan persyaratan adminsitrasi pada
perkara nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Tli telah terpenuhi. Adapun pertimbangan putusan majelis hakim dalam mengabulkan permohon izin poligami menggunakan landasan utama mashlahat
mursalat (alasan syar'i) Pemohon, Termohon dan calon istri kedua dan menyampingkan syarat alternatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut telah mengakomodir teori maqdshid al-syart'ah imam Syatibi, baik dari segi qashdu syari' pada tingkatan dharuriyat yaitu menjaga agama, jiwa, nasab, akal dan harta, maupun dari segi qashdul mukallaf ditinjau dari niat Pemohon, tujupan Pemohon yang berkesesuaian dengan tujuan syari'ah, serta putusan majelis hakim mendatangkan mashlahah dan menghindari mudharat, dimana putusan majelis hakim tidak berdampak dharar bagi pihak Termohon dan keluarganya.
Adapun kesimpulan dari penelitian ini, disarankan kepada Pengadilan Agama Tolitoli Kias II dalam mengabulkan izin poligami yang syarat alternatifnya tidak terpenuhi yaitu dengan memadukan antara teori maqdshid al-syart'ah dan peraturan yang berlaku, sehingga putusan majelis hakim tersebut tidak terkesan dipaksakan. Disamping itu, majelis hakim dalam pemeriksaan perkara tersebut sebaiknya menggali lebih dalam dampak dharar yang benar-benar akan terjadi apabila izin poligami tidak diberikan dan memasukkannya dalam putusannya, sehingga putusan tersebut benar-benar telah mengaplikasikasikan teori maqdshid al-syariah.