Analisis Kinerja Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Tahun 2019-2021)

Dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, menerangkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, untuk dapat mencapai amanat Undang-Undang penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, maka pemerintah membutuhkan dukungan dari aparatur pemerintah yang tangguh. Dengan demikian pemerintah daerah sebagai pelaksana amanat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa harus memiliki kemampuan mengelola sumber daya manusia yang tersedia di daerahnya masing-masing. Dana Desa ialah sejumlah anggaran dana yang dialokasikan pada desa dari pemerintah, berasal dari
anggaran pendapatan serta belanja negara yang ialah sumber dari dana perimbangan keuangan pusat serta daerah.