Analisis Yuridis Penetapan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 (Pada Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Pso di Pengadilan Agama Poso Kelas II)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang
Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin setelah diberlakukan, diuraikan secara jelas mengenai prosedur dan syarat-syarat permohonan, cara penyelesaian perkara, hingga pengajuan upaya hukum. Tujuan dari penelitian ini yaitu: untuk menganalisis hukum atas penetapan hakim dan untuk memahami pertimbangan hakim dalam mengambil ketetapan
dispensasi kawin pasca lahirnya Perma Nomor 5 Tahun 2019 Pada Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Pso di Pengadilan Agama Poso Kelas II. Metode yang digunakan yaitu karena merupakan jenis penelitian hukum empiris maka menggunakan pendekatan kualitatif, karena permasalahan berhubungan dengan manusia yang secara fundamental bergantung pada pengamatan yang disain penelitiannya menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada para pihak di lokasi penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, analisis hukum yang digunakan hakim pada perkara Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Pso menggunakan maqashid al-Syari`ah dan peraturan perundang-undangan yang saling berhubungan satu dengan yang lain yang diurut sesuai dengan derajat dan tahun terbitnya. Mengenai pertimbangan hakim mengambil ketetapan pada perkara Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Pso menggunakan pertimbangan psikologi dan tidak adanya alasan yang
mendesak sehingga apa yang diinginkan Pemohon supaya permohonnya terkabul ternyata ditolak karena dilihat dari aspek pertimbangan tersebut. Implikasinya ditujukan kepada hakim di Pengadilan Agama Poso Kelas II diupayakan mengikuti pelatihan/bimbingan sebagai Hakim Anak supaya lebih progresif menunjukkan kapasitasnya untuk memahami hukum Islam dengan mencocokkannya dengan peraturan perundang-
undangan dalam menganalisis perkara dispensasi kawin. Dan kepada orang tua disarankan berperan penting memberikan pengawasan dan perhatian terhadap anak agar terhindar dari hal-hal yang menyimpang akibat pergaulan bebas serta adanya peran pemerintah untuk mensosialisasikan batas usia untuk menikah.