Perlindungan Hukum Pengguna E-Wallet Dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Aplikasi Dana

E-wallet (dompet elektronik) merupakan salah satu bentuk Fintech (Finance Technology) yang memanfaatkan media internet dan digunakan sebagai salah satu alternatif metode pembayaran. Di Indonesia sendiri telah sudah ada berbagai ragam perusahaan dompet elektronik, salah satunya yakni DANA. Di Indonesia saat ini perlindungan konsumen mendapat perhatian yang cukup baik karena menyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan. Dengan adanya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dapat menciptakan rakyat yang sejahtera dan makmur. Penelitian ini merupakan penelitian sosiological Jurisprudence dengan Pendekatan undang-undang dan konseptual. Sumber data penelitiani ini melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian adalah para pengguna aplikasi DANA sudah dilindungi dengan adanya hak bagi para pengguna yang telah tertera dengan jelas di Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 huruf h dimana pada intinya pengguna dompet elektronik DANA memiliki hak apabila dirinya mengalami atau menerima kerugian dalam berbagai bentuk baik barang maupun jasa dari penggunaan yang diperjanjikan oleh dompet elektronik DANA. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perjanjian antara pihak DANA sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang-Undang Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik yang sudah ditentukan oleh pihak DANA Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, dalam proses pengisian dana (top up) pada aplikasi DANA menggunakan akad wadi'ah, yang digambarkan sebagai “penitipan uang antara pemilik dana dan penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga aset” dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat 17.