Analisis komparatif Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dengan Orang Tuanya

Dalam KUHPerdata, anak luar kawin adalah anak yang lahir di luar perkawinan sah, sedangkan dalam hukum Islam hanya dikenal istilah anak zina dan anak lian, yang tidak memiliki hubungan dengan ayahnya. Penelitian ini mengkaji hak keperdataan anak luar kawin berdasarkan UUD 1945, undang�undang terkait, pandangan ulama, dan KHI. Peneliti mendukung putusan Mahkamah Konstitusi karena menjamin hak-hak keperdataan yang sudah seharusnya didapatkan oleh anak luar kawin Putusan ini memiliki arti penting dalam pengembangan hukum perdata Indonesia terkait hak keperdataan anak luar kawin, dengan membandingkan KUHPerdata dan Hukum Islam. Penelitian ini mengungkap persamaan dan perbedaan hak keperdataan anak luar kawin serta menawarkan pandangan baru untuk menyusun hukum yang lebih adil. Temuan ini diharapkan berkontribusi bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam meningkatkan efektivitas dan kejelasan hukum terkait permasalahan hak keperdataan anak luar kawin