Dispensasi Perkawinan Hamil di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Parigi Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Suatu Analisis Maqasid Syari'ah)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wujud dan faktor pelaksanaan dispensasi perkawinan hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Parigi menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 201219 adalah setiap tahunnya Pengadilan Agama Parigi memutus dan menyelesaikan perkara permohonan dispensasi nikah dengan presentase rata-rata 93 % calon mempelai perempuan sudah dalam keadaan hamil di luar nikah telah dikabulkan oleh hakim. Faktor hakim mengabulkan dispensasi perkawinan hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Parigi adalah pertimbangan hukum formil, Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin juga pertimbangan hukum materiil, undang-undang perkawinan, kaidah ushul fiqh, maslahah mursalah dan keadilan masyarakat. Adapun tinjauan maqasid syari’ah terhadap wujud dan faktor pelaksanaan dispensasi perkawinan hamil di luar nikah menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan syariat Islam (maqasid syari’ah). Untuk saat ini penulis setuju dengan pertimbangan mengabulkan dispensasi perkawinan hamil di luar nikah, tetapi peranan maqasid syariah hanya sedikit kontribusinya, yakni pertimbangan terkait perlindungan terhadap keturunan (hifz al nasl).