Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palu No.3 Tahun 2012 Tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pasar Inpres Kota Palu)

Permasalahan yang diteliti dalam pembahasan ini yaitu bagaimana pembinaan dan penertiban pedagang kreatif lapangan bedasarkan peraturan daerah No.3 Tahun 2012 tentang Pedagang Kreatif Lapangan dan bagaimana pembinaan dan penertiban pedagang kreatif lapangan bedasarkan peraturan daerah No. 3 Tahun 2012 menurut Fiqh Siyasah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pembinaan dan penertiban Pedagang Kreatif Lapangan Pasar Inpres bedasarkan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2012 dan menurut Fiqh Siyasah.
Maraknya Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) berbuntut pada munculnya berbagai masalah dan persoalan bahwa keberadaan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) yang tidak teratur mengganggu ketertiban, serta kebersihan lingkungan. Fenomena Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) telah menjadi perhatian karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi. Pemerintah kota yang mengatur dalam penataan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL), maka ini adalah masalah pemerintah Kota Palu dalam penataan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL).
Dengan melihat kondisi sosiologis masyarakat Kota Palu adalah masyarakat religius secara normatif masyarakat yang religius itu taat pada ajaran agama yang mengedepankan kebersihan, ketertiban, ketaatan, dan aturan-aturan yang telah digerakkan pemerintah dan tidak bertentangan dengan agama. Sikap menentang dan memberontak kepada pemerintah adalah perbuatan yang dilarang oleh agama. Sikap menentang dan memberontak kepada pemerintah adalah perbuatan yang diharamkan dalam syariat Islam.
Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian field research. Sifat penelitian bersifat Deskriptif analistis. Data diambil dari dua sumber yaitu data primer dan sekunder. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode penelitian kualitatif yang dipadukan dengan teori kepustakaan, lalu dari data yang terkumpul diolah secara sistematis dengan menggunakan pola berpikir induktif.
Dari penelitian ini telah disimpulkan bahwa dalam Peraturan Daerah No.3 Tahun 2012 sudah sangat jelas bahwa pedagang kreatif lapangan memiliki hak, kewajiban, dan larangan yang harus ditepati, hanya saja dalam lapangannya masih banyak pedagang kreatif lapangan bahkan dari pihak pemerintahnya tidak menjalankan poin-poin dalam Undang-Undang dengan baik, sehingga Pasar Inpres masih terlihat tidak bersih, rapih, dan tertib. Ditinjau juga dari Fiqh Siyasah bahwa sejatinya isi peraturan yang termuat dalam Peraturan Daerah No.3 Tahun 2012,telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan masih banyak hal yang kurang sesuai dengan ketentuan Fiqh Siyasah.