Efektivitas peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2014 terhadap pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Parigi

Standar pelayanan peradilan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan berisikan salah satunya membahas tentang sidang keliling. Sidang keliling sangat membantu masyarakat dalam memperjuangkan keadilan yang hakiki serta memperoleh kepastian hukum, disaat masyarakat membutuhkan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara yang membutuhkan putusan untuk memperkuat kekuatan hukumnya tetapi terhalang oleh hambatan-hambatan yang mungkin tidak mampu dijangkau oleh mereka, maka disaat itulah proses sidang keliling sangat membantu dan dibutuhkan.
Tujuan dalam penelitian ini adalah mengkaji dan mendeskripsikan terkait pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Parigi serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan sidang keliling tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan interdisipliner, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan adalah mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, analisa dan
menyimpulkan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Parigi sudah berjalan efektif. Masyarakat merasakan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan hukum terutama dalam hal biaya transportasi maupun waktu tempuh perjalanan. Faktor pendukung dan penghambat antara lain: a) faktor pendukung: adanya anggaran dan jarak tempuh
yang tidak terlalu jauh, b) faktor penghambat: sarana dan prasarana kurang memadai dan minimnya jumlah hakim.
Dari kesimpulan yang diperoleh disarankan bagi pihak Pengadilan Agama Parigi agar tetap terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, dan segera menangani perihal kendala sarana dan prasarana yang kurang memadai. Selain itu, Pengadilan perlu melibatkan Mahasiswa/i dari fakultas hukum untuk mengadakan Penyuluhan Hukum terkait dengan memaksimalkan kinerja dan mengadakan sosialisasi yang gencar sehingga bisa menjangkau keseluruhan
kebutuhan hukum masyarakat.