Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat terhadap Sistem Perwakafan (Studi kasus di Desa Liaro Kecamatan Bacan Timur Selata, Kabupaten Halmahera Selatan)

Desa Liaro, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan sampai sekarang masih eksis dan tetap mempertahankan dengan baik Adat dan cara-cara Islam dalam praktik Perwakafan. Mereka sejak dulu selalu mempraktikan adat atau kebiasaan khusus dalam perwakafan tanah. Dalam Agama islam tentang proses perwakafan kalau tanah sudah terpenuhi syarat dan rukunnya maka sudah di anggap sah, sekalipun tidak dicatatkan atau dibuat dalam akta wakaf. Dalam fiqih islam kontemporer, akat wakaf tidak cukup diikrarkan, tetapi harus dimuat dalam sertifikat. Di Indonesia agar terjamin kepastian hukum terhadap wakaf tanah, maka diperlukan juga sertifikaf wakaf, agar tidak terjadi permasalahan perwakafan dikemudian hari. Tetapi Desa Liaro, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan terhadap wakaf tanah yang tidak memiliki sertifikat legal menurut hukum Indonesia, hanya sampai pada ikrar wakaf secara lisan. Dan dengan praktik tersebut maka terjadi perbedaan dalam sistem perwakafan tanah.
Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Dan hasil penelitian menunjukan bahwa kebiasaan wakaf tanah yang dipraktikan di Desa Liaro, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan tidak bertentangan dengan hukum islam, tetapi kepemilikikan tanah masyarakat tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini menegaskan bahwa menggunakan sistem hukum adat dalam praktik wakaf tanah di Desa LIaro dilihat dari proses pelaksanaannya mulai awal sampai tahap akhir tidak bertentangan dengan hukum islam karena melihat dari syarat dan rukun wakaf sudah terpenuhi.