Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Syarat Administrasi Perkawinan Dibawah Tangan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klas 1A Palu)

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, bahwa perkawinan dibawah tangan yang tidak memenuhi syarat administratif menurut hukum Islam dapat dinyatakan sah sepanjang memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Sedangkan menurut hukum positif perkawinan dibawah tangan yang tidak memenuhi syarat administratif dapat dinyatakan tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan mengenai syarat administratif perkawinan berdasarkan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Kemudian dari hasil analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Klas 1A Palu terhadap syarat administrasi yang tidak dipenuhi pada perkawinan dibawah tangan bahwa dihimbau kepada masyarakat, hendaknya menyadari pentingnya pencatatan perkawinan dan kesadaran hukum tentang perkawinan perlu ditingkatkan lagi, hal ini dapat dilakukan dengan adanya penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang bahayanya kawin tidak dicatat atau kawin dibawah tangan, dan adanya edukasi yang tersistem secara baik tentang pentingnya membangun keluarga dalam ikatan perkawinan yang sah dan memiliki legalitas yang kuat. Akhirnya dapat Dipahami bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam memberikan kesempatan kepada mereka yang perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat mengajukan permohonan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama meskipun perkawinan tersebut dilaksanakan sebelum atau setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selama Perkawinan tersebut dapat dibuktikan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.