Kontroversi Rencana Pemekaran Daerah Kabupaten Donggala Utara Perspektif Fiqh Siyasah

Hasil penelitian menunjukkan rencana pemekaran daerah Donggala Utara sudah sesuai dengan prosedur Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan layak untuk dimekarkan, namun masih terkendala pada syarat administrasi yaitu rekomendasi dari Bupati Induk. Konflik secara vertikal
atau konflik antara masyarakat dan pemerintah muncul akibat dari ketidak inginan Bupati Kabupaten Donggala untuk menandatangani surat rekomendasi pemekaran Daerah Donggala Utara, dan konflik secara horizontal atau konflik antara
masyarakat dengan masyarat terjadi karena adanya latar belakang politik, dimana masyarakat yang kontar memiliki jabatan seprti PNS ataupun memilki keluarga yang bekerja di partai politik. Pelayanan publik merupakan pendorong utama
rencana pemekaran Daerah Donggala Utara, keresahan masyrakat dengan kulaitas pelanan yang diberikan oleh pemerintahan daerah yang kurang memadai seperti pembangunan infrastruktur yang lambat, pelayanan administrasi yang sangat sulit
karena jarak yang sangat jauh dari ibu kota Kabupaten, hal ini lah yang membuat masyarakat Daerah Donggala Utara sepakat untuk ingin mekar. Pemekaran daerah dalam perpektif Fiqh Siyasah tidak di atur ecara toritis, namun pemimpin dituntun untuk mengambil keputusan berdasarkan apa yang menjadi aspirasi rakyat dan untuk kemaslahatan rakyat, rencana pemekran daerah Donggala Utara tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Fiqh Siyasah karena merupakan murni
atas dasar keinginan masyarakat.