Analisis Pelaksanaan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Di Kota Palu Perspektif Maqāṣhid Al-Syarīʿah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam Mekanisme pelaksanaan Undang-undamg tersebut terdapat dalam peraturan Menteri keungaan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto, yaitu zakat zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/ atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, dengan melapirkan
Bukti Setor zakat (BSZ) pada saat pelaporan SPT tahunan paling lambat 31 Maret Mewakili maksud dari Maqāṣhid Al-Syarīʿah itu sendiri dalam mencapai tujuan kemaslahatan baik di dunia maupun kemaslahatan di akhirat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat mengatur zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, dengan maksud untuk membebaskan wajib pajak muslim dari dua tanggung jawab yaitu membayar pajak dan zakat.