Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positip Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Palu Kelas I A)

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah hakim melihat dari fakta-fakta hukum, bahwa betulnya ada saksi dalam permohonan dispensasi nikah, Hakim akan mempertimbangkan permohonan dispensasi nikah yang telah diajukan pemohon berdasarkan bukti yang ada, Majelis Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan melihat dari segi maslahatnya, Majelis Hakim dalam menetapkan suatu perkara pasti memiliki dasar hukum dari perkara yang ditanganinya dan mengabulkan permohonan jika sudah sangat urgent. Kemudian bahwa Islam tidak mengatur batas usia untuk menikah, batasan umur seseorang untuk menikah hanya saja disebutkan tanda-tanda kebalighan perempuan dan laki-laki telah mimpi basah, Hakim pada dasarnya menggunakan berbagai macam pertimbangan dan dasar hukum yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga kaidah fiqhiyah. Akan tetapi majelis hakim lebih mengedepankan konsep maslahah karena untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Bahwa prinsip calon mempelai harus masak jiwa raganya agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, Olehnya itu, pernikahan di bawah umur harus dicegah, dengan ketentuan ini maka penetapan batas usia pernikahan dalam Undang-undang perkawinan bersifat kaku. Artinya, tidak memberikan peluang bagi siapapun untuk melakukannya.