ASPEK HUKUM DIGITALISASI PEMILU, MENUJU PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK 2024 YANG BERKEPASTIAN HUKUM

Lembaga penyelenggara pemilu harus memanfaatkan teknologi berbasis digital untuk mempermudah kinerja serta menghindari kecurangan pemilu. Pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, KPU sebagai penyelenggara Pemilu perlu melakukan transformasi digitalisasi pemilu menuju pemilu yang demokratis dan transparan.
Penggunaan teknologi dalam sistem elektoral tidak hanya bergantung pada persoalan administratif teknis semata, tetapi perlu memperhatikan aspek hukum penggunaan teknologi informasi pemilu. Tantangan pemilu digitaliasi, selain kepercayaan masyarakat terhadap tekhnologi, juga adanya kekosongan hukum untuk melegitimasi terhadap akselerasi digitalisasi pemilu dan pemilihan serentak 2024. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, dirasakan belum mengakomodir terhadap transformasi digitalisasi pemilu.
Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum transformasi teknologi informasi pemilu dalam mewujudkan pemilu yang transfaran, demokratis, dan berkepastian hukum. Metode penulisan ini menggunakan analisis kualitatif berdasarkan bahan bahan hukum normatif yang selanjutnya diolah berdasarkan topik masalah kajian tulisan ini.
Hasil penulisan ini ditemukan bahwa; 1). Akselarasi teknologi informasi menjadi kebutuhan bagi KPU dalam mewujudkan tata kelola pemilu yang efektif dan efisien. 2). Penggunaan sistem teknologi electoral tidak saja terkait dengan teknis administratif akan tetapi perlu dibuat regulasi yang kuat dari aspek hukum Pemilu. 3). Dalam mempercepat basis teknologi pemilu, maka KPU perlu mensosialisasikan dengan baik kepada publik mengenai teknisnya sehingga tumbuh kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu.