Kedudukan dan Peran Perempuan Dalam Politik Islam (Studi Pemikiran Siti Musda Mulia)

Berbicara peran perempuan di wilayah publik, seakan tidak pernah selesai. Hal ini karena peran perempuan di wilayah publik ini, khususnya peran politik diyakini masih kurang signifikan. Hingga memasuki milenium ketiga, masih terdapat sebagian ulama dan cendekiawan yang memandang negatif peran dan kontribusi positif kaum perempuan di ranah politik. Mereka melakukan interpretasi secara tekstual terhadap al-Quran dan hadis yang melarang kaum perempuan terlibat dalam politik. Melalui kritik konstruktif dan rekonstruksi holistik, kajian ini mencoba untuk mengeksplorasi peran politik kaum perempuan di ruang publik gagasan Musdah Mulia. Bagi Musdah, hal yang perlu dilakukan adalah tidak saja rekonstruksi interpretasi terhadap doktrin-doktrin fundamental Islam (al-Quran dan hadis), tapi juga gerakan praktis dalam bidang pendidikan, kebudayaan, dan kebijakan publik. Semua rekonstruksi terhadap peran kepemimpinan politik perempuan tersebut mesti dilakukan secara bersamaan agar menghasilkan perubahan secara konkret. Hal ini karena terdapat sejumlah faktor internal yang menyebabkan perempuan tidak bisa berperan secara signifikan dalam ranah politik yang mencakup pada sosok perempuan sendiri yang kurang percaya diri dan pasif terhadap peluang yang ada. Mereka juga kurang mendapat dukungan, terbelenggu stereotip sebagai penjaga ranah domestik, masih terkungkung tradisi misoginis, serta penafsiran agama yang bias nilai-nilai patriarki dan bias gender. Dalam studi ini penulis menggunakan metode historiskualitatif dan deskriptis-analitis yaitu penelitian kepustakaan (library research) dengan mempelajari, menggambarkan dan menganalisis tulisan-tulisan Musdah Mulia baik yang berbentuk buku mau pun hasil penelitian, dan tulisan-tulisan yang membahas tentang pemikiran Musdah Mulia mengenai kepemimpinan perempuan, serta buku-buku lain yang relevan dengan topik yang penulisbahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pandangan Musdah Mulia perempuan bisa berperan dalam ranah apapun termasuk ranah publik. Dalam ranah politik perempuan dapat berperan aktif dalam politik, mulai dari pemilihan umum, aktif dalam partai politik atau berpartisipasi dalam ranah legislatif, eksekutif maupun yudikatif.