Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pengawasan Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Buol Tahun 2024 (Studi Di Bawaslu Kabupaten Buol)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Buol telah menerapkan beberapa bentuk pengawasan, antara lain memastikan aksesibilitas tempat pemungutan suara (TPS), melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih inklusif, serta mendorong partisipasi penyandang disabilitas dalam pengawasan partisipatif. Namun, dalam praktiknya Bawaslu masih mendapati hambatan baik dari segi bersifat struktural, teknis, maupun kultural. Dalam Tinjauan siyasah dusturiyah, bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Buol tidak sejalan dengan konsep Siyasah Dusturiyah yang mengedepankan sistem Ahlul Halli wal al-‘Aqd yang mana sistem tersebut menunjuk perwakilan dari setiap
kelompok manusia yang nantinya orang yang ditunjuk sebagai perwakilan dari kelompok manusia akan memilih pemimpin atau kepala negara.